YOGYAKARTA, 06 Juni 2026 – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., menyoroti arah sistem pendidikan nasional yang dinilainya makin kehilangan ruh pembentukan karakter dan terlalu mendewakan pencapaian angka akademik semata.
Kritik tajam tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan utama dalam acara peluncuran buku “Dari Ruang Kelas Menuju Ruang Kebijakan” karya Arif Jamali Muis yang digelar oleh Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Sabtu (6/6/2026).
Di hadapan para akademisi dan pembuat kebijakan, Prof. Haedar membuka orasinya dengan menegaskan pentingnya tradisi menulis sebagai pilar utama pembangunan peradaban. Ia merujuk pada sejarah keemasan Islam melalui Baitul Hikmah yang melahirkan ilmuwan lintas disiplin dan menjadi cikal bakal tradisi akademik global. Menurutnya, buku karya Arif Jamali Muis adalah wujud nyata dari upaya merawat pemikiran kritis di tengah gersangnya tradisi literasi berbobot saat ini.
Namun, sorotan utama Prof. Haedar mengarah pada evaluasi mendasar terhadap substansi pendidikan Indonesia saat ini. Ia mempertanyakan letak keberhasilan rumusan Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan pendidikan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” di tengah realitas lapangan yang saling bertabrakan.
Terjebak Prestise Akademik, Mengabaikan Akal Budi
Prof. Haedar menyoroti fenomena “heboh sedunia” di kalangan masyarakat dan institusi pendidikan ketika peserta didik berhasil meraih nilai 100 pada mata pelajaran sains atau matematika. Sayangnya, euforia serupa tidak pernah muncul untuk merayakan pencapaian akhlak dan moralitas.
“Pendidikan yang holistik adalah pendidikan yang cerdas akal budinya, bukan sekadar kognisinya. Kenyataannya, masyarakat kita selalu menuntut prestasi akademik. Bangga luar biasa kalau anak dapat nilai seratus, tapi abai ketika anak tersebut gagal mempraktikkan akhlak yang mulia. Inilah realitas yang menjebak pendidikan kita saat ini,” urai Prof. Haedar.
Beliau memperingatkan bahaya mencetak generasi yang memiliki kecerdasan kognitif di tingkat optimum, namun mengalami kerusakan pada sisi kemanusiaannya. Dalam kacamata sejarah, tragedi kemanusiaan yang digerakkan oleh rezim fasisme atau penindasan modern lahir dari sosok-sosok dengan kecerdasan tinggi namun nir-karakter.
Oleh karena itu, pendidikan Islam maupun nasional harus mengembalikan fokusnya pada penciptaan insan kamil atau manusia seutuhnya.
Patahan Kebijakan dan Hilangnya Strategi Jangka Panjang
Lebih jauh, Prof. Haedar juga menyoroti kelemahan dari sisi perumusan kebijakan publik di sektor pendidikan. Selama ini, kebijakan pendidikan sering kali hanya berkutat pada tataran normatif yang serba ideal dan menuntut kelengkapan tanpa pijakan realitas (das sollen yang mengabaikan das sein).
Kondisi ini diperparah dengan siklus kebijakan yang kerap terputus setiap pergantian kepemimpinan.
“Kita sering kali mengalami patahan kebijakan. Rezim berganti, kebijakan strategisnya berhenti, lalu melahirkan kebijakan baru yang tidak menyambung. Akibatnya, kita tidak pernah sampai pada tujuan besar mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut karena ketiadaan peta jalan yang konsisten,” tegasnya.
Mengakhiri orasinya, Prof. Haedar Nashir menantang para pemangku kebijakan, termasuk PSKP UAD yang menginisiasi kajian ini, untuk merumuskan ulang langkah-langkah strategis yang objektif. Pendidikan nasional membutuhkan reformasi yang tidak hanya indah di atas kertas kebijakan, melainkan benar-benar diimplementasikan untuk membangun manusia yang cerdas, beradab, dan berakhlak mulia.
