Direktur Eksekutif PSKP UAD: Kesejahteraan Guru Adalah Pondasi Utama Keberhasilan Kebijakan Guru Wali
YOGYAKARTA 31 Maret 2026– Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan, Hilma Fanniar Rohman, S.E., M.E., memberikan perspektif mendalam mengenai keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dalam Sarasehan Pendidikan yang digelar di Kampus IV UAD, Selasa (31/03/2026). Ia menekankan bahwa efektivitas peran guru wali di sekolah sangat berkelindan dengan dukungan kesejahteraan bagi para pendidiknya.
Menyelaraskan Kesejahteraan Guru dan Kebahagiaan Siswa
Dalam paparannya, Fanniar menyampaikan bahwa guru merupakan aktor strategis yang menjadi ujung tombak setiap kebijakan kementerian. Untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang mampu meningkatkan well-being siswa, maka stabilitas emosional dan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian bersama.
“Jika kita mengharapkan siswa yang bahagia dan sehat secara mental, maka kita harus memastikan para guru kita berada dalam kondisi yang stabil pula. Kesejahteraan guru, baik dari sisi kepastian karier maupun finansial, adalah investasi dasar agar mereka dapat menciptakan suasana pembelajaran yang positif dan penuh empati,” ujar Fanniar dengan nada optimis.
Ia memandang bahwa kebijakan penguatan guru wali adalah langkah maju yang besar, namun akan semakin optimal jika dibarengi dengan penguatan status dan perlindungan bagi guru di seluruh jenjang.
Mendukung Ekosistem Sekolah yang Inklusif
Fanniar juga menyoroti tantangan komunikasi interpersonal pada generasi digital saat ini. Menurutnya, kebijakan guru wali hadir sebagai solusi tepat untuk menjembatani jarak antara siswa dan lingkungan sekolahnya. Ia mendorong sekolah untuk menciptakan iklim yang lebih suportif dan tidak menghakimi.
“Kebijakan ini mengarahkan kita untuk membangun ruang-ruang diskusi yang nyaman di sekolah. Kita ingin siswa merasa bahwa guru wali dan guru BK adalah pendengar yang aman bagi mereka. Fasilitas ruang konseling yang privat dan memadai merupakan bentuk nyata dukungan sekolah terhadap kebijakan ini,” tambahnya.
Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dari sisi regulasi, Fanniar memberikan catatan positif mengenai pentingnya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai kebijakan Kemendikdasmen akan berjalan sangat efektif apabila didukung penuh oleh sosialisasi yang masif hingga ke tingkat daerah.
“Struktur kewenangan pendidikan kita membutuhkan kolaborasi yang erat. Kami di PSKP UAD siap mendukung upaya kementerian untuk memastikan kebijakan yang sangat baik ini terdesentralisasi dengan tepat, sehingga setiap satuan pendidikan merasakan manfaat nyata dari kehadiran guru wali,” jelasnya.
Komitmen untuk Implementasi Komprehensif
Menutup pemaparannya, Fanniar menegaskan komitmen PSKP UAD untuk terus mengawal kebijakan ini melalui kajian-kajian yang konstruktif. Ia optimis bahwa dengan kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan sekolah, penguatan peran guru wali akan menjadi titik balik kemajuan pendidikan karakter di Indonesia.
“Penguatan ini adalah kebutuhan mendesak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan semangat gotong royong antar pemangku kepentingan, kita dapat memastikan setiap anak bangsa tumbuh dalam bimbingan yang tepat dan hati yang bahagia,” pungkasnya.
