YOGYAKARTA 31 Maret 2026– Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan, Hilma Fanniar Rohman, S.E., M.E., memberikan perspektif mendalam mengenai keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dalam Sarasehan Pendidikan yang digelar di Kampus IV UAD, Selasa (31/03/2026). Ia menekankan bahwa efektivitas peran guru wali di sekolah sangat berkelindan dengan dukungan kesejahteraan bagi para pendidiknya.
Dalam paparannya, Fanniar menyampaikan bahwa guru merupakan aktor strategis yang menjadi ujung tombak setiap kebijakan kementerian. Untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang mampu meningkatkan well-being siswa, maka stabilitas emosional dan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian bersama.
“Jika kita mengharapkan siswa yang bahagia dan sehat secara mental, maka kita harus memastikan para guru kita berada dalam kondisi yang stabil pula. Kesejahteraan guru, baik dari sisi kepastian karier maupun finansial, adalah investasi dasar agar mereka dapat menciptakan suasana pembelajaran yang positif dan penuh empati,” ujar Fanniar dengan nada optimis.
Ia memandang bahwa kebijakan penguatan guru wali adalah langkah maju yang besar, namun akan semakin optimal jika dibarengi dengan penguatan status dan perlindungan bagi guru di seluruh jenjang.
Fanniar juga menyoroti tantangan komunikasi interpersonal pada generasi digital saat ini. Menurutnya, kebijakan guru wali hadir sebagai solusi tepat untuk menjembatani jarak antara siswa dan lingkungan sekolahnya. Ia mendorong sekolah untuk menciptakan iklim yang lebih suportif dan tidak menghakimi.
“Kebijakan ini mengarahkan kita untuk membangun ruang-ruang diskusi yang nyaman di sekolah. Kita ingin siswa merasa bahwa guru wali dan guru BK adalah pendengar yang aman bagi mereka. Fasilitas ruang konseling yang privat dan memadai merupakan bentuk nyata dukungan sekolah terhadap kebijakan ini,” tambahnya.
Dari sisi regulasi, Fanniar memberikan catatan positif mengenai pentingnya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai kebijakan Kemendikdasmen akan berjalan sangat efektif apabila didukung penuh oleh sosialisasi yang masif hingga ke tingkat daerah.
“Struktur kewenangan pendidikan kita membutuhkan kolaborasi yang erat. Kami di PSKP UAD siap mendukung upaya kementerian untuk memastikan kebijakan yang sangat baik ini terdesentralisasi dengan tepat, sehingga setiap satuan pendidikan merasakan manfaat nyata dari kehadiran guru wali,” jelasnya.
Menutup pemaparannya, Fanniar menegaskan komitmen PSKP UAD untuk terus mengawal kebijakan ini melalui kajian-kajian yang konstruktif. Ia optimis bahwa dengan kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan sekolah, penguatan peran guru wali akan menjadi titik balik kemajuan pendidikan karakter di Indonesia.
“Penguatan ini adalah kebutuhan mendesak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan semangat gotong royong antar pemangku kepentingan, kita dapat memastikan setiap anak bangsa tumbuh dalam bimbingan yang tepat dan hati yang bahagia,” pungkasnya.
YOGYAKARTA 31 Maret 2026 – Implementasi kebijakan guru wali sesuai Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 mulai menunjukkan dampak positif di tingkat satuan pendidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Supriyadi, S.Pd., M.Si., dalam Sarasehan Pendidikan yang digelar PSKP UAD, Selasa (31/03/2026).
Supriyadi membagikan praktik baik (best practice) yang telah diterapkan di sekolahnya. Dari 31 guru yang ada, sebanyak 27 guru ditetapkan sebagai guru wali. Berbeda dengan wali kelas konvensional, setiap guru wali di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta secara khusus mendampingi kelompok kecil yang terdiri dari 15 hingga 18 siswa.
“Guru wali kami tugaskan untuk mendampingi siswa dalam berbagai aspek, mulai dari kegiatan kokurikuler, keagamaan, hingga kunjungan luar sekolah (outing class). Tujuannya agar pendampingan menjadi lebih personal dan intensif,” jelas Supriyadi.
Dalam menangani dinamika siswa, Supriyadi menerapkan sistem penanganan yang terstruktur dan berjenjang. Proses dimulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru wali, hingga guru Bimbingan Konseling (BK) dan kepala sekolah.
Salah satu inovasi yang menonjol adalah integrasi layanan melalui home visit. “Guru wali bersama guru BK melakukan kunjungan langsung ke rumah siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau menghadapi permasalahan tertentu. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata untuk memahami latar belakang siswa secara utuh,” tambahnya.
Implementasi guru wali terbukti membawa perubahan signifikan pada iklim sekolah. Supriyadi mencatat adanya peningkatan kesejahteraan mental siswa dan penurunan angka pelanggaran disiplin. Hubungan antara guru dan siswa kini menjadi lebih dekat, bahkan melampaui batas jam sekolah.
“Dampaknya sangat terasa; siswa menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan masalah dan motivasi belajar mereka meningkat. Menjadi sahabat bagi siswa adalah langkah awal. Guru harus bisa menjadi pendengar yang baik, bukan sekadar pemberi nasihat,” tegasnya.
Meski sukses, Supriyadi tidak menampik adanya tantangan, seperti perbedaan kompetensi antar guru dan keberagaman latar belakang siswa. Namun, melalui rapat rutin dan sistem pencatatan perkembangan siswa yang terintegrasi dengan guru BK, kendala tersebut dapat diminimalisir.
Ia menutup pemaparannya dengan pesan kuat bagi para pendidik: “Pembelajaran tidak hanya soal transfer materi, tetapi soal kesiapan emosional siswa. Ketika siswa merasa nyaman dan memiliki sahabat di sekolah, potensi mereka akan berkembang dengan sendirinya.”
YOGYAKARTA 31 Maret 2026 – Guru Besar Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Prof. Dr. Dody Hartanto, S.Pd., M.Pd., menyoroti urgensi kesejahteraan mental guru dalam sistem pendidikan nasional. Dalam paparan materinya pada Sarasehan Pendidikan PSKP UAD, ia menegaskan bahwa efektivitas peran guru wali sangat bergantung pada kondisi psikologis sang pendidik itu sendiri, Selasa (31/03/2026).
Prof. Dody memperkenalkan istilah unik untuk menggambarkan karakteristik peserta didik saat ini, yaitu “Generasi Lato-Lato”. Istilah ini merujuk pada anak muda yang tampak sangat aktif dan memiliki mobilitas tinggi, namun sering kali kurang memiliki kedalaman pemahaman dan ketahanan mental yang kokoh.
“Mereka tampak aktif di permukaan, namun belum tentu memiliki ketahanan mental yang kuat. Fenomena depresi saat ini bukan sekadar karena tekanan berat, tetapi karena kehilangan arah dan makna hidup. Di sinilah guru harus hadir,” jelas Prof. Dody.
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah kaitan antara kebahagiaan guru dengan keberhasilan pendampingan siswa. Prof. Dody mempertanyakan kesiapan mental para guru wali yang saat ini sering kali terbebani oleh urusan administrasi dan tekanan ekonomi.
“Siswa yang bahagia berasal dari guru yang bahagia. Jika guru wali belum memiliki kesejahteraan dan kesiapan mental yang baik, akan sulit bagi mereka menjalankan peran sebagai pendamping emosional siswa secara optimal,” tuturnya.
Prof. Dody memetakan tiga konsep utama yang harus dijalankan secara seimbang oleh seorang guru wali:
Wali Administratif: Mengelola nilai dan administrasi kelas.
Wali Pedagogis: Memfasilitasi proses belajar dan mendeteksi kesulitan akademik.
Wali Konselor: Mendampingi aspek sosial, emosional, dan psikologis siswa.
Ia mencatat bahwa selama ini fokus guru wali masih terlalu berat pada urusan administratif, sementara peran sebagai “Wali Konselor” menjadi semakin mendesak mengingat data menunjukkan 1 dari 3 remaja saat ini mengalami masalah kesehatan mental.
Sebagai solusi praktis, Prof. Dody menawarkan strategi implementasi bertahap (fase 1-3) yang dimulai dari pelatihan asesmen hingga mentoring berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa penguatan guru wali bukan sekadar program tambahan, melainkan investasi masa depan.
“Guru wali yang kompeten adalah investasi terbaik bangsa. Mereka bukan hanya pengelola kelas, tetapi pendamping seluruh aspek perkembangan siswa. Guru wali harus mampu menjadi jembatan komunikasi sekaligus advokat bagi kepentingan siswa,” pungkas Prof. Dody.
YOGYAKARTA 31 Maret 2026 – Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) BSKAP Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani, Ph.D., secara resmi membuka Sarasehan Kebijakan Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan, Selasa (31/03/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penguatan peran guru wali merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan nasional tetap terjaga.
Irsyad menjelaskan bahwa kebijakan guru wali merupakan bagian krusial dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Beban Kerja Guru. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan esensi untuk membangun generasi masa depan yang tangguh.
“Tujuan pendidikan kita adalah memastikan generasi yang dihasilkan bukan generasi yang lemah, melainkan generasi yang memiliki daya saing dan kemampuan adaptasi yang baik. Di sinilah peran guru wali menjadi sangat strategis,” ungkap Irsyad.
Dalam kebijakan terbaru ini, Kemendikdasmen menetapkan tiga peran utama yang harus dijalankan oleh guru wali di satuan pendidikan:
Monitoring Akademik: Memantau capaian siswa secara berkala dan melakukan intervensi jika terjadi penurunan prestasi.
Penguatan Karakter: Mendampingi siswa dalam membangun sikap dan nilai positif sesuai profil lulusan yang diharapkan.
Well-being (Kesejahteraan Psikologis): Menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan (bullying).
Irsyad mengungkapkan bahwa berdasarkan studi awal tahun lalu, implementasi kebijakan ini masih beragam. Sebagian sekolah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang, namun sebagian lainnya masih dalam tahap penyesuaian.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi kolaborasi dengan PSKP UAD sebagai mitra akademis untuk memberikan masukan nyata dari lapangan.
“Sebagai lembaga yang memiliki mandat kajian dan evaluasi, kami sangat membutuhkan masukan dari narasumber dan praktisi di forum ini. Kami ingin kebijakan yang dirumuskan benar-benar berjalan optimal dan solutif bagi tantangan di sekolah,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Irsyad Zamjani secara resmi membuka kegiatan sarasehan bertema “Guru Wali dan Penguatan Kompetensi Bimbingan Konseling di Sekolah” tersebut dengan pembacaan basmalah. Ia berharap forum ini menjadi ruang refleksi yang menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi masa depan layanan bimbingan konseling di Indonesia.
YOGYAKARTA 31 Maret 2026– Pakar Bimbingan dan Konseling (BK) UAD, Dr. Caraka Putra Bhakti, S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pendampingan siswa di sekolah. Hal ini disampaikan dalam Sarasehan Pendidikan yang menyoroti penguatan kompetensi guru wali dan layanan BK di tengah pergeseran generasi peserta didik, Selasa (31/03/2026).
Dalam paparannya, Dr. Caraka menjelaskan bahwa dunia pendidikan sedang bersiap menyambut Generasi Alpha. Generasi ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda, terutama karena akses informasi digital yang tanpa batas sejak dini. Meski unggul dalam adaptasi teknologi, mereka menghadapi tantangan serius pada aspek psikologis.
“Kemampuan fokus peserta didik saat ini cenderung menurun akibat kebiasaan mengakses konten digital yang singkat (short-form content). Selain itu, pasca pandemi, kita melihat adanya peningkatan signifikan pada masalah kesehatan mental dan kecemasan,” ungkap Dr. Caraka.
Dr. Caraka menyoroti salah satu hambatan besar dalam sistem sekolah saat ini, yaitu persepsi keliru masyarakat terhadap layanan BK. Ia menegaskan bahwa fungsi BK bukan sekadar menghukum atau menangani siswa yang melanggar aturan (kuratif), melainkan sebagai upaya pencegahan (preventif) dan pengembangan potensi.
“Layanan BK mencakup pengembangan pribadi, sosial, belajar, hingga karier. Kita harus mengubah anggapan bahwa siswa yang ke ruang BK adalah siswa bermasalah. BK adalah tempat pengembangan karakter,” jelasnya.
Untuk menghadapi kompleksitas masalah siswa, Dr. Caraka menawarkan model pendampingan terpadu yang membagi peran antara guru kelas dan konselor profesional:
Tier 1 (Dasar): Pendampingan umum secara harian oleh guru wali dan guru mata pelajaran.
Tier 2 (Menengah): Pendampingan khusus oleh guru BK untuk kasus-kasus tertentu.
Tier 3 (Lanjut): Pendampingan intensif dan kolaboratif untuk penanganan yang lebih mendalam.
Menutup pemaparannya, Dr. Caraka mendorong para pendidik untuk menggunakan pendekatan konseling yang lebih segar dan relevan dengan hobi generasi muda. Menurutnya, konseling tidak harus selalu kaku di dalam ruangan.
“Pendekatan konseling saat ini harus lebih kreatif, bisa melalui musik, menulis, role playing, hingga aktivitas visual. Guru wali adalah penghubung utama antara siswa, sekolah, dan orang tua. Kolaborasi antara guru wali dan guru BK adalah kunci sistem pendidikan yang sehat,” pungkasnya.
YOGYAKARTA 31 Maret 2026 – Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Dr. Azaki Khoirudin, S.Pd.I., M.Pd., menegaskan bahwa dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait kondisi psikologis peserta didik. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Sarasehan Pendidikan yang dihadiri oleh jajaran Kemendikdasmen RI dan para pakar bimbingan konseling di Kampus IV UAD, Selasa (31/03/2026).
Dalam sambutannya, Dr. Azaki menyoroti fenomena meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan siswa. Menurutnya, hal ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan isu strategis yang membutuhkan penanganan serius secara berkelanjutan.
“Pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah meningkatnya isu kesehatan mental peserta didik. Isu ini menjadi semakin relevan dan diperkirakan akan terus menjadi perhatian penting dalam beberapa dekade ke depan,” ujar Dr. Azaki.
Ia menambahkan bahwa penguatan peran guru wali serta optimalisasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah menjadi kunci utama untuk memastikan perkembangan peserta didik tetap optimal di tengah tekanan zaman.
Selain menyoroti isu mental, Dr. Azaki juga menyambut hangat kehadiran Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani, Ph.D. Ia menilai kesamaan nomenklatur antara lembaga yang dipimpinnya dengan pusat studi di kementerian merupakan momentum langka untuk memperkuat kolaborasi kebijakan.
“Kerja sama ini menjadi sangat menarik karena adanya kesamaan nomenklatur antara PSKP Kemendikdasmen dan PSKP UAD. Ini adalah peluang besar untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan aplikatif di lapangan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Azaki juga menjelaskan rekam jejak lembaga yang dipimpinnya. Ia memaparkan bahwa PSKP UAD merupakan bentuk transformasi dari Pusjaknas (Pusat Kebijakan Nasional) yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Aziz. Sejak tahun 2025, lembaga ini resmi berganti nama menjadi PSKP UAD guna memperluas jangkauan kajian kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Melalui sarasehan ini, Dr. Azaki berharap adanya diskusi komprehensif antara akademisi seperti Prof. Dody Hartanto dan Dr. Caraka Putra Bhakti, dengan praktisi lapangan seperti Supriyadi, S.Pd., M.Si. (Kepala SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta), untuk memetakan solusi konkret bagi pendampingan siswa di sekolah.