Kepala PSKP UAD: Penguatan Guru Wali Kunci Hadapi Krisis Mental Siswa

in , /by

YOGYAKARTA 31 Maret 2026 – Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Dr. Azaki Khoirudin, S.Pd.I., M.Pd., menegaskan bahwa dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait kondisi psikologis peserta didik. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Sarasehan Pendidikan yang dihadiri oleh jajaran Kemendikdasmen RI dan para pakar bimbingan konseling di Kampus IV UAD, Selasa (31/03/2026).

Urgensi Layanan Bimbingan Konseling

Dalam sambutannya, Dr. Azaki menyoroti fenomena meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan siswa. Menurutnya, hal ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan isu strategis yang membutuhkan penanganan serius secara berkelanjutan.

“Pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah meningkatnya isu kesehatan mental peserta didik. Isu ini menjadi semakin relevan dan diperkirakan akan terus menjadi perhatian penting dalam beberapa dekade ke depan,” ujar Dr. Azaki.

Ia menambahkan bahwa penguatan peran guru wali serta optimalisasi layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah menjadi kunci utama untuk memastikan perkembangan peserta didik tetap optimal di tengah tekanan zaman.

Sinergi Strategis “Dua PSKP”

Selain menyoroti isu mental, Dr. Azaki juga menyambut hangat kehadiran Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani, Ph.D. Ia menilai kesamaan nomenklatur antara lembaga yang dipimpinnya dengan pusat studi di kementerian merupakan momentum langka untuk memperkuat kolaborasi kebijakan.

“Kerja sama ini menjadi sangat menarik karena adanya kesamaan nomenklatur antara PSKP Kemendikdasmen dan PSKP UAD. Ini adalah peluang besar untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan aplikatif di lapangan,” tuturnya.

Transformasi Menuju Pusat Studi Kebijakan

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Azaki juga menjelaskan rekam jejak lembaga yang dipimpinnya. Ia memaparkan bahwa PSKP UAD merupakan bentuk transformasi dari Pusjaknas (Pusat Kebijakan Nasional) yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Aziz. Sejak tahun 2025, lembaga ini resmi berganti nama menjadi PSKP UAD guna memperluas jangkauan kajian kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan.

Melalui sarasehan ini, Dr. Azaki berharap adanya diskusi komprehensif antara akademisi seperti Prof. Dody Hartanto dan Dr. Caraka Putra Bhakti, dengan praktisi lapangan seperti Supriyadi, S.Pd., M.Si. (Kepala SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta), untuk memetakan solusi konkret bagi pendampingan siswa di sekolah.

Sarasehan PSKP UAD: Guru Wali Jadi Kunci Kesehatan Mental Siswa

in , /by

YOGYAKARTA 31 Maret 2026 – Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) bekerja sama dengan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI menggelar Sarasehan Kebijakan Pendidikan bertajuk “Guru Wali dan Penguatan Kompetensi Bimbingan Konseling di Sekolah”. Acara yang berlangsung pada Selasa (31/03/2026) di Amphitarium Kampus IV UAD ini menjadi ruang refleksi kritis atas implementasi kebijakan pendidikan terbaru.

Kolaborasi Dua “PSKP” untuk Kebijakan Berdampak

Kepala PSKP UAD, Dr. Azaki Khoirudin, S.Pd.I., M.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan pengambil kebijakan (Kemendikdasmen). Ia menyoroti bahwa isu kesehatan mental siswa akan menjadi tantangan pendidikan yang relevan hingga puluhan tahun ke depan.

“Pendidikan hari ini menghadapi tantangan serius, salah satunya kesehatan mental. Harapannya, forum ini menjadi sarana refleksi agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan lapangan,” ujar Dr. Azaki.

Senada dengan hal tersebut, Kepala PSKP Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani, Ph.D., menjelaskan bahwa kebijakan penguatan guru wali merupakan mandat dari Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Menurutnya, guru wali memiliki tiga tugas utama: memantau perkembangan akademik, memperkuat karakter, dan membangun budaya sekolah yang aman (well-being).

Krisis Kesehatan Mental: Bukan Sekadar Tekanan, Tapi Keputusasaan

Dalam sesi materi, Guru Besar BK UAD, Prof. Dr. Dody Hartanto, M.Pd., memaparkan data mengkhawatirkan mengenai kesehatan mental. Ia mengungkapkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental.

“Fenomena bunuh diri atau depresi bukan semata karena tekanan berat, tetapi karena munculnya rasa hopelessness (putus asa),” jelas Prof. Dody. Ia menekankan bahwa guru wali harus bergeser dari sekadar “wali administratif” menjadi “wali pedagogis” dan “wali konselor” yang mampu menjadi titik cahaya bagi siswa.

Tantangan Gen Z dan Gen Alpha di Era Digital

Sementara itu, Dr. Caraka Putra Bhakti menyoroti perilaku Gen Z dan Gen Alpha yang sangat dipengaruhi teknologi. Kemampuan fokus yang pendek akibat konsumsi video pendek (skimming) berdampak langsung pada kestabilan emosi siswa.

“Riset terbaru menunjukkan emosi paling dominan yang diekspresikan di media sosial Indonesia adalah sedih. Keterbukaan informasi yang terlalu luas justru memicu kecemasan (anxiety) yang sering kali bermanifestasi pada gejala fisik seperti gangguan lambung (GERD),” papar Dr. Caraka.

Perspektif Praktis dan Harapan ke Depan

Acara ini juga menghadirkan Supriyadi, S.Pd., M.Si. (Kepala SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta) yang memberikan perspektif praktis dari lapangan, serta Hilma Fanniar Rohman, S.E., M.E. (Direktur Eksekutif PSKP UAD).

Mas Fanniar menegaskan bahwa jangan sampai beban administratif menghambat peran esensial guru wali. “Esensi kebijakan ini adalah well-being siswa. Guru wali adalah garda terdepan untuk deteksi dini masalah psikososial siswa di era digital,” pungkasnya.

Sarasehan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi Kemendikdasmen dalam menyusun instrumen pendampingan bagi guru wali kelas di seluruh Indonesia.

Hasil Survei Nasional “Muhammadiyah di Mata Anak Muda”

in /by

YOGYAKARTA – Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) resmi merilis laporan hasil survei nasional bertajuk “Muhammadiyah di Mata Anak Muda” pada Maret 2026. Laporan ini membawa temuan signifikan yang mematahkan stigma lama bahwa generasi muda cenderung apatis terhadap organisasi keagamaan. Sebaliknya, Muhammadiyah justru mengalami transformasi citra yang kuat di mata generasi digital.

Kebanggaan Kolektif: Melampaui Sekat Kaderisasi

Temuan utama survei ini mencatat angka yang mengejutkan: 91% anak muda Indonesia menyatakan bangga terhadap Muhammadiyah. Menariknya, kebanggaan ini bersifat inklusif dan lintas batas. Data menunjukkan bahwa 46,5% dari mereka yang menyatakan bangga justru berasal dari kalangan luar (bukan kader resmi Muhammadiyah).

Fenomena ini disebut oleh PSKP UAD sebagai Collective Pride (kebanggaan kolektif). Muhammadiyah tidak lagi dipandang secara sempit sebagai organisasi massa (ormas) keagamaan, melainkan telah berevolusi menjadi sebuah “Social Enterprise” raksasa. Dampak nyata dari amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan telah memposisikan Muhammadiyah sebagai “Brand Kualitas Hidup” yang dipercaya masyarakat luas.

Wajah Ikonik Kemanusiaan dan Keunggulan Layanan

Survei ini juga memotret elemen apa yang paling melekat dalam ingatan anak muda tentang Muhammadiyah. Sektor kemanusiaan melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menjadi wajah paling ikonik yang diakui oleh 69,3% responden. Kecepatan dan ketangguhan MDMC dalam menangani bencana menjadikan Muhammadiyah sebagai real influencer di ruang publik.

Selain itu, kualitas layanan kesehatan Muhammadiyah dinilai jempolan oleh mayoritas responden, memperkuat alasan mengapa banyak anak muda dari latar belakang non-kader merasa memiliki kedekatan emosional dengan organisasi ini.

Agama yang Rasional dan “Anti-Ribet”

Generasi Z dan Milenial menyukai cara beragama yang praktis namun tetap memiliki dasar logika yang kuat. Sebanyak 89% responden merasa cara beragama Muhammadiyah sangat simpel, rasional, dan fleksibel—sebuah karakteristik yang sangat cocok dengan ritme hidup masyarakat digital.

“Muhammadiyah hadir dengan tawaran yang Simple, Easy, and Rational. Ini membuktikan bahwa anak muda tidak meninggalkan agama, mereka hanya meninggalkan cara beragama yang rumit dan tidak relevan,” ungkap laporan tersebut. Dukungan nyata terhadap modernitas ini juga terlihat pada isu Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang didukung oleh 82,9% anak muda karena dianggap memberikan kepastian sistem penanggalan secara global.

Sikap Kritis Alarm Isu Lingkungan

Meski tingkat kepercayaan publik sangat tinggi—di mana 90% responden menganggap Muhammadiyah berperan krusial bagi kemajuan bangsa—kaum muda tetap menunjukkan sikap kritis.

Isu ekologi menjadi titik perhatian serius. Sebanyak 46% anak muda menyatakan penolakan terhadap izin konsesi tambang bagi ormas. Polarisasi opini ini menjadi pengingat bagi Persyarikatan untuk terus menjaga amanah ekologis dan legitimasi moral di mata generasi masa depan yang sangat peduli pada isu perubahan iklim.

Metodologi dan Implikasi Strategis

Kepala PSKP UAD, Dr. Azaki Khoirudin, S.Pd.I., M.Pd., menjelaskan bahwa survei ini melibatkan 758 responden dari seluruh provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional, menyasar kelompok usia 17-40 tahun yang didominasi oleh kalangan terpelajar (pelajar/mahasiswa hingga sarjana).

“Hasil survei ini adalah potret harapan. Temuan mengenai persepsi dan kritik kaum muda ini kami harapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi Muhammadiyah dalam merumuskan kebijakan dakwah, pengelolaan amal usaha, serta komunikasi publik yang lebih relate dengan kegelisahan anak muda,” pungkas Dr. Azaki.

Melalui laporan ini, PSKP UAD menegaskan bahwa Muhammadiyah di tahun 2026 telah berhasil menjaga relevansinya di tengah disrupsi zaman, bukan hanya sebagai penjaga gawang moral, tetapi sebagai solusi nyata bagi kualitas hidup generasi masa depan.

Selengkapnya:
Laporan Survey_Muhammadiyah di Mata Anak Muda_ PSKP-UAD

PSKP UAD Terima Kunjungan dari Lingkar Studi Politik dan Kebijakan IMM Sleman

in , /by

Yogyakarta – Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menerima kunjungan silaturahmi dan diskusi dari Lingkar Studi Politik dan Kebijakan (LSPK) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Sleman. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara lembaga riset kampus dengan gerakan intelektual mahasiswa.

Rombongan LSPK IMM Sleman disambut hangat oleh jajaran pimpinan PSKP UAD. Turut hadir menerima kunjungan tersebut adalah Direktur PSKP UAD, Hilma Fanniar, S.E., M.E., yang didampingi langsung oleh Sekretaris PSKP UAD, Fakhri Ilham Syarifudin, S.Ag.

Dalam sambutannya, Hilma Fanniar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dan kepedulian kader-kader IMM Sleman terhadap diskursus politik dan kebijakan publik. Ia menekankan bahwa sinergi antara akademisi, peneliti, dan mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kajian kebijakan yang tajam dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kunjungan ini merupakan langkah positif. Kami di PSKP UAD selalu terbuka untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa yang memiliki visi searah dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujar Hilma.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris PSKP UAD, Fakhri Ilham Syarifudin, turut menyoroti pentingnya peran pemuda sebagai agent of change (agen perubahan) yang kritis namun tetap solutif. Ia berharap diskusi seperti ini dapat memantik semangat riset dan advokasi di kalangan kader IMM.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialogis dan interaktif ini membahas berbagai isu terkini seputar dinamika politik, ruang lingkup kajian kebijakan, hingga tantangan advokasi di era digital. Ke depannya, kunjungan ini diharapkan tidak berhenti pada forum silaturahmi saja, melainkan berlanjut pada program-program kolaborasi yang lebih konkret, seperti riset bersama, diskusi publik, maupun pelatihan analisis kebijakan

PSKP UAD Terima Kunjungan Kerja PSKP Kemendikdasmen, Bahas Kolaborasi Riset dan Kebijakan Pendidikan 2026

in , /by

Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Ahmad Dahlan (PSKP UAD) menerima kunjungan kerja dari Pusat Studi Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI pada Selasa, 23 Desember 2025. Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat silaturahmi kelembagaan sekaligus menjajaki peluang kolaborasi strategis dalam pengembangan riset, implementasi, dan advokasi kebijakan pendidikan nasional.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan peran pusat studi sebagai mitra pemerintah dalam menghasilkan kebijakan pendidikan berbasis bukti (evidence-based policy). PSKP UAD memaparkan profil kelembagaan, arah riset, serta berbagai aktivitas strategis yang selama ini dijalankan.

Sebagai lembaga yang berfokus pada kebijakan publik, khususnya sektor pendidikan, PSKP UAD menempatkan kerja-kerja riset yang kuat secara metodologis sebagai fondasi utama. Aktivitas PSKP UAD selama ini bertumpu pada empat pilar, yakni riset dan kebijakan, advokasi dan konsultasi, kolaborasi strategis, serta forum diskusi kebijakan. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan sejumlah proyek yang tengah dan telah dijalankan, termasuk evaluasi kebijakan jangka panjang Muhammadiyah serta kerja sama sebelumnya dengan Puspeka dalam penyusunan laporan nasional Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH).

Dalam sesi diskusi, perwakilan PSKP Kemendikdasmen RI, Bapak Unggul selaku Analis Kebijakan, memaparkan sejumlah rencana kolaborasi yang diproyeksikan mulai berjalan pada awal tahun 2026. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengembangan Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan (JPKP). PSKP Kemendikdasmen membuka peluang bagi akademisi UAD untuk terlibat sebagai penulis maupun editor jurnal yang terbit dua kali dalam setahun tersebut. Jurnal ini juga diarahkan menjadi wadah publikasi ilmiah bagi mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3), khususnya dalam mendukung penyelesaian tugas akhir.

Selain pengembangan jurnal, kedua belah pihak juga membahas rencana piloting project dan pendampingan kebijakan pendidikan di berbagai daerah. Program ini dirancang untuk mengembangkan sekolah-sekolah intervensi sebagai proyek percontohan implementasi kebijakan. Dalam skema tersebut, PSKP Kemendikdasmen dan PSKP UAD diharapkan dapat berperan aktif dalam mendampingi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan agar kebijakan dapat diterapkan secara kontekstual dan berkelanjutan.

Agenda kolaborasi lainnya mencakup penyelenggaraan forum diskusi kebijakan dan workshop, yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan seperti Dinas Pendidikan, guru, murid, serta Dewan Pendidikan. Workshop jurnal JPKP juga direncanakan dengan menghadirkan narasumber lintas perguruan tinggi, termasuk UAD, UNY, dan UGM. Adapun isu prioritas yang diusulkan untuk menjadi fokus kajian antara lain penguatan peran guru, wali murid, serta pengembangan 7 Jurus Bimbingan Konseling (BK).

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, PSKP Kemendikdasmen RI mengundang PSKP UAD untuk melakukan kunjungan balasan ke kantor pusat guna membahas peluang kerja sama secara lebih mendalam. Selain itu, dibuka pula peluang bagi mahasiswa pascasarjana UAD untuk melakukan riset di lingkungan PSKP Kemendikdasmen, serta pengembangan program magang yang akan dikoordinasikan melalui program studi terkait.

Kedua pihak sepakat bahwa pembahasan teknis, termasuk pemetaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja (ToR), akan dilanjutkan pada Februari 2026. Melalui kunjungan kerja ini, PSKP UAD dan PSKP Kemendikdasmen RI menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem kebijakan pendidikan yang kolaboratif, berbasis riset, dan responsif terhadap tantangan pendidikan nasional.

 

PSKP UAD dan Puspeka Dalami Temuan Evaluasi 7KAIH dalam DKT Implementasi Karakter 2025

in , /by

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melalui Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) kembali memfasilitasi proses evaluasi nasional Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) melalui penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Capaian Implementasi Penguatan Karakter Tahun 2025 pada Jumat, 7 November 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kampus 4 UAD ini menjadi salah satu tahapan penting untuk menelaah dampak penerapan program penguatan karakter di sekolah-sekolah sasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Dr. Kosasih Ali Abu Bakar dari Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikdasmen hadir langsung untuk memonitor jalannya diskusi dan memastikan bahwa rangkaian evaluasi berjalan sesuai dengan standar analisis kebijakan berbasis bukti. Dari UAD, Dr. Azaki Khoirudin, selaku Kepala PSKP UAD, memimpin koordinasi jalannya diskusi dan pendalaman data lapangan yang telah dihimpun oleh para peneliti sebelumnya.

Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan didampingi oleh tiga pemandu kelompok: Budi Asyhari, MA., Hilma Fanniar Rohman, S.E., M.E., dan Moch Edward Trias Pahlevi, S.IP.. Mereka memfasilitasi analisis temuan dari berbagai wilayah penelitian, mulai dari kualitas implementasi kebiasaan, tantangan yang dihadapi sekolah, hingga praktik baik yang berpotensi direplikasi secara nasional.

Peserta DKT membahas secara rinci perkembangan implementasi 7KAIH serta kesesuaian data lapangan dengan indikator evaluasi yang ditetapkan Puspeka. Diskusi kelompok ini lalu dilanjutkan dengan penyusunan draft laporan evaluasi dan ringkasan eksekutif yang akan menjadi bagian dari bahan rekomendasi untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kegiatan ini memperlihatkan peran UAD sebagai mitra aktif dalam riset kebijakan publik, khususnya terkait penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Melalui DKT ini, Puspeka dan PSKP UAD berharap implementasi 7KAIH tidak hanya berjalan pada tataran program, tetapi mampu memberikan dampak yang terukur bagi perkembangan karakter peserta didik.

Pusat Studi Kebijakan publik adalah lembaga riset kampus yang berfokus pada penguatan kebijakan untuk membentuk ekosistem kebijakan yang berpihak kepada Masyarkat

Lebih Dekat


Instagram


LinkedIn


Youtube

Kontak Kami

UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka No.5F, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161

pskp@uad.ac.id

+62 857-5915-0530