Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Ahmad Dahlan (PSKP UAD) menerima kunjungan kerja dari Pusat Studi Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI pada Selasa, 23 Desember 2025. Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat silaturahmi kelembagaan sekaligus menjajaki peluang kolaborasi strategis dalam pengembangan riset, implementasi, dan advokasi kebijakan pendidikan nasional.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan peran pusat studi sebagai mitra pemerintah dalam menghasilkan kebijakan pendidikan berbasis bukti (evidence-based policy). PSKP UAD memaparkan profil kelembagaan, arah riset, serta berbagai aktivitas strategis yang selama ini dijalankan.

Sebagai lembaga yang berfokus pada kebijakan publik, khususnya sektor pendidikan, PSKP UAD menempatkan kerja-kerja riset yang kuat secara metodologis sebagai fondasi utama. Aktivitas PSKP UAD selama ini bertumpu pada empat pilar, yakni riset dan kebijakan, advokasi dan konsultasi, kolaborasi strategis, serta forum diskusi kebijakan. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan sejumlah proyek yang tengah dan telah dijalankan, termasuk evaluasi kebijakan jangka panjang Muhammadiyah serta kerja sama sebelumnya dengan Puspeka dalam penyusunan laporan nasional Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH).

Dalam sesi diskusi, perwakilan PSKP Kemendikdasmen RI, Bapak Unggul selaku Analis Kebijakan, memaparkan sejumlah rencana kolaborasi yang diproyeksikan mulai berjalan pada awal tahun 2026. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengembangan Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan (JPKP). PSKP Kemendikdasmen membuka peluang bagi akademisi UAD untuk terlibat sebagai penulis maupun editor jurnal yang terbit dua kali dalam setahun tersebut. Jurnal ini juga diarahkan menjadi wadah publikasi ilmiah bagi mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3), khususnya dalam mendukung penyelesaian tugas akhir.

Selain pengembangan jurnal, kedua belah pihak juga membahas rencana piloting project dan pendampingan kebijakan pendidikan di berbagai daerah. Program ini dirancang untuk mengembangkan sekolah-sekolah intervensi sebagai proyek percontohan implementasi kebijakan. Dalam skema tersebut, PSKP Kemendikdasmen dan PSKP UAD diharapkan dapat berperan aktif dalam mendampingi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan agar kebijakan dapat diterapkan secara kontekstual dan berkelanjutan.

Agenda kolaborasi lainnya mencakup penyelenggaraan forum diskusi kebijakan dan workshop, yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan seperti Dinas Pendidikan, guru, murid, serta Dewan Pendidikan. Workshop jurnal JPKP juga direncanakan dengan menghadirkan narasumber lintas perguruan tinggi, termasuk UAD, UNY, dan UGM. Adapun isu prioritas yang diusulkan untuk menjadi fokus kajian antara lain penguatan peran guru, wali murid, serta pengembangan 7 Jurus Bimbingan Konseling (BK).

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, PSKP Kemendikdasmen RI mengundang PSKP UAD untuk melakukan kunjungan balasan ke kantor pusat guna membahas peluang kerja sama secara lebih mendalam. Selain itu, dibuka pula peluang bagi mahasiswa pascasarjana UAD untuk melakukan riset di lingkungan PSKP Kemendikdasmen, serta pengembangan program magang yang akan dikoordinasikan melalui program studi terkait.

Kedua pihak sepakat bahwa pembahasan teknis, termasuk pemetaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja (ToR), akan dilanjutkan pada Februari 2026. Melalui kunjungan kerja ini, PSKP UAD dan PSKP Kemendikdasmen RI menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem kebijakan pendidikan yang kolaboratif, berbasis riset, dan responsif terhadap tantangan pendidikan nasional.